Ayobanua.com, Pelaihari – DPP Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) ngeluruk ke kantor DPRD Tanah Laut (Tala), Kamis (9/1/2025) siang.
Mereka datang guna menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat terkait permasalahan yang terjadi antara PD Baratala dengan PT Bimo Taksoko Gono (BTG).
Audiensi itu dihadiri langsung Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar didampingi anggota dewan lain. Sedangkan dari pihak eksekutif diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Andris Evony.
Selain itu hadir pula mendampingi Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Akhmad Hairin serta Kabag Hukum Alfirial.
Baca Juga : KPU Tetapkan Rahmat-Zazuli Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih
Ketua DPP SBNI, Wagimun mengatakan tuntutan mereka adalah meminta PD Baratala Tuntung Pandang memberikan SPK (surat perintah kerja) kepada PT BTG sesuai perjanjian.
“Perselisihan SPK antara PD Baratala dengan BTG ini membuat sejumlah karyawan BTG tak bekerja lagi,” ucapnya.
Ia pun khawatir adanya perselisihan antara kedua perusahaan jika tidak diselesaikan membuat investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Tala takut dan tak jadi berinvestasi.
“Hal ini tentunya akan merugikan kami karena lowongan pekerjaan tidak ada lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut Wagimun meminta kepada pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan persoalan yang terjadi antara PD Baratala dengan PT BTG.
“Kami juga meminta agar tambang bijih besi di Desa Pemalongan itu ditutup dan batu besi yang ada tidak boleh diangkut. Jika tuntutan itu tidak diindahkan kami aksi unjuk rasa besar-besaran,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menyatakan akan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan pihak DPP SBNI.
“Nanti akan kita lakukan rapat kerja bersama PD Baratala. Namun sebelum itu kami minta Pemkab Tala untuk melakukan rapat internal dengan PD Baratala dan Dewan Pengawas (Dewas),” tandasnya.
